Politik Sandiwara Hak Angket DPR: Oposisi Diuji, Rakyat Cuma Dapat Janji Palsu?

RadarKota — Manuver politik Senayan kembali memicu kritik tajam dari publik. Gelombang usulan Hak Angket DPR terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan anggaran dinilai publik hanya sebagai gertak sambal politik transaksi.
Alih-alih berani membongkar dugaan ketidakberesan hingga tuntas, DPR justru terkesan lamban dan ragu-ragu mengambil tindakan tegas.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa fungsi pengawasan DPR saat ini berada di titik terendah.
Publik sudah lelah menyaksikan sandiwara politik ini. Oposisi keras di media, tapi gembos saat rapat paripurna. Hak angket yang seharusnya menjadi instrumen penyelidikan tertinggi DPR justru dijadikan komoditas tawar-menawar politik kekuasaan. Ini bentuk kecurangan etis terhadap mandat rakyat,”
kata Lucius, Selasa, 20 Oktober 2026.
Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) serta rekapitulasi kinerja legislasi 2025–2026, dari total 38 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas, kurang dari 15% yang berhasil disahkan dengan pembahasan yang transparan.
Sementara itu, penggunaan hak interpelasi maupun angket tercatat 0% efektif mencapai hasil rekomendasi hukum konkret dalam dua tahun terakhir.