Bansos Digital Dikebut, Target Puluhan Juta Keluarga: Jangan Sampai Rakyat Miskin Justru Tersingkir oleh Sistem!

RadarKota – Digitalisasi bantuan sosial (bansos) digadang-gadang menjadi solusi untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Namun, di balik ambisi membangun sistem perlindungan sosial berbasis teknologi, pemerintah menghadapi pekerjaan besar: memastikan warga miskin tidak justru tersingkir akibat persoalan administrasi dan keterbatasan akses digital.

Kementerian Sosial terus memperluas sistem Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital. Berdasarkan perkembangan yang dilaporkan pemerintah pada November 2026, jumlah keluarga yang terdaftar telah mencapai lebih dari 18 juta.

Pemerintah menargetkan sekitar 48 juta keluarga masuk ke dalam sistem hingga akhir 2026.

Digitalisasi ini dirancang untuk mengintegrasikan data kependudukan, sosial ekonomi, dan informasi pendukung lainnya agar penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengurangi dua persoalan klasik penyaluran bansos, yakni inclusion error dan exclusion error.

Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang berhak menerima bantuan malah tidak terdata.

Persoalan kedua inilah yang sangat berbahaya bagi kelompok masyarakat rentan.

Bayangkan warga lanjut usia, masyarakat di daerah terpencil, atau keluarga miskin yang tidak memiliki telepon pintar harus berhadapan dengan sistem pendaftaran digital. Jika tidak disediakan pendampingan memadai, mereka berisiko tertinggal.

Pemerintah memang telah melibatkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan registrasi dan verifikasi identitas. Namun, keberadaan agen saja tidak cukup tanpa pengawasan dan pelayanan langsung yang menjangkau kelompok paling rentan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa persoalan administrasi kependudukan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan akses terhadap hak perlindungan sosialnya.

Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pelayanan, bukan menciptakan tembok birokrasi baru.

Selain mempercepat pendataan, pemerintah wajib menyediakan mekanisme pengaduan, pembaruan data, serta proses koreksi apabila warga yang layak justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari jumlah keluarga yang berhasil mendaftar.

Pertanyaan paling penting adalah berapa banyak warga yang benar-benar terbantu dan berapa banyak keluarga miskin yang sebelumnya terlewat kini berhasil mendapatkan haknya.

Sebab, teknologi boleh semakin canggih, tetapi keadilan sosial tetap harus menjadi tujuan utama.