RUU Penyadapan Jadi Ujian Demokrasi: Jangan Sampai Negara Bisa Mengintip Rakyat Tanpa Pengawasan!

RadarKota – Kewenangan penyadapan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana aparat memperoleh informasi untuk membongkar kejahatan, melainkan bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi alat pengawasan tanpa batas terhadap masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak agar RUU Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Nasir menilai, pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
Persoalan ini menjadi penting karena teknologi penyadapan memiliki kemampuan mengakses informasi yang sangat pribadi. Tanpa pengawasan independen, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jelas, kewenangan tersebut berpotensi berbenturan dengan hak privasi warga negara.
Di sisi lain, Polri melalui Kabaintelkam juga mengusulkan agar setiap aktivitas penyadapan meninggalkan rekam jejak digital yang tidak dapat diubah maupun dihapus.
DPR juga menyoroti perlunya izin pengadilan dan pembatasan penggunaan penyadapan untuk tindak pidana tertentu.
Pertanyaan kritisnya: siapa yang mengawasi pengawas?
Pemberantasan kejahatan memang membutuhkan teknologi dan kewenangan yang memadai. Namun, negara hukum tidak boleh memberikan kekuasaan tanpa batas kepada aparatnya sendiri.
RUU Penyadapan semestinya tidak hanya mengatur bagaimana aparat boleh menyadap, tetapi juga siapa yang berhak memberikan izin, bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan, serta apa konsekuensi hukum jika kewenangan tersebut disalahgunakan.