Ekonomi Digital ASEAN Dibidik Tembus US$2 Triliun, Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar Konsumen!
RadarKota – Ambisi membangun ekonomi digital ASEAN bernilai US$2 triliun pada 2030 membuka peluang besar bagi Indonesia.
Namun, di balik angka fantastis tersebut, ada tantangan serius yang tidak boleh diabaikan: apakah Indonesia akan menjadi pemain utama atau justru hanya menjadi pasar bagi perusahaan teknologi asing?
Presiden Prabowo Subianto menyoroti potensi tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Menurut Prabowo, Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan hingga mencapai potensi US$2 triliun pada 2030.
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat konektivitas ekonomi digital, perdagangan lintas negara, serta pengembangan ekosistem bisnis berbasis teknologi di Asia Tenggara.
Bagi Indonesia, peluang ini sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang, Indonesia memiliki modal untuk menjadi salah satu pusat ekonomi digital kawasan.
Namun, peluang besar tidak otomatis menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.
Ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Mulai dari ketimpangan infrastruktur internet, perlindungan data pribadi, persaingan usaha digital, hingga kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke pasar digital regional.
Jangan sampai kesepakatan ekonomi digital hanya menguntungkan perusahaan besar, sementara pelaku UMKM lokal kesulitan bersaing dengan platform bermodal besar.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak sekadar diukur dari nilai transaksi. Kualitas lapangan kerja, pendapatan pelaku usaha lokal, pemerataan akses teknologi, dan keamanan konsumen harus menjadi bagian dari keberhasilan.
Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi, perangkat, dan layanan digital dari luar negeri.
Kesepakatan DEFA memang menawarkan peluang besar. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah seberapa siap Indonesia memanfaatkan peluang tersebut.
Sebab, dalam persaingan ekonomi digital global, menjadi pasar yang besar belum tentu berarti menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi.
Indonesia harus memastikan bahwa transformasi digital benar-benar menciptakan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya memperbesar keuntungan perusahaan teknologi yang beroperasi di pasar domestik.