RadarKota – Said Didu yang merupakan Eks Sekretaris Kementerian BUMN menulis PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.
Cuitan itu mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul “Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?”
“Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha barubara sudah “ditugaskan” memberikan dana besar agar menarik dukungan (dari koalisi),” tulis @msaid_didu.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyatakan cuitan Said Didu adalah sebuah narasi yang ingin mengganggu proses pembentukan koalisi.
Menurut Kholid, pihaknya telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet. Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo.
“Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan,” kata Kholid, Kamis, 26 Oktober 2022.
Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS. “Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS VII mengikat semua (bagi) pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan,” tegasnya.
Diketahui saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan NasDem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama. Sementara NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.
PKS juga sempat mengajukan kadernya Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan, pada saat bersamaan Demokrat mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini.
