RadarKota – Hujan kritikan ditujukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini sedang menyusun draf Percepatan Swasembada Gula karena memberikan kuota impor gula kepada badan usaha.
Dalam rancangan Perpres Percepatan Swasembada Gula, ditargetkan Indonesia akan swasembada gula konsumsi pada 2025 dan gula rafinasi pada 2030.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menegaskan hendaknya hal tersebut menjadi perhatian masyarakat jika dalam rancangan aturan tersebut memuat impor gula. Terlebih, kebijakan tersebut dikeluarkan di periode tahun politik seperti saat ini hingga 2024.
“Ini sebenarnya penyakit lama. Setiap tahun-tahun politik hampir semua komoditas impornya melonjak, termasuk gula. Baik itu pilkada bahkan sampai pemilu, karena (impor) ini uang yang sangat besar yang bisa digunakan untuk membiayai pemilu atau pilkada,” kata Agus, Rabu, 19 Oktober 2022.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai masyarakat seharusnya bisa melihat neraca komoditas untuk menjaga agar penetapan kuota impor gula dari kecurangan alias hanya digunakan untuk membiayai kegiatan politik. Dengan neraca tersebut, bisa diketahui berapa besar kebutuhan gula nasional.
“Dengan neraca komoditi ini kan kelihatan, kebutuhan gula nasional itu berapa, berapa produksinya dan kalau kurang berapa impor yang dibutuhkan, jadi benar-benar Presiden dan para menteri bisa melihat, kalau kuotanya ditetapkan berlebih kan bisa kelihatan, itu kuota sebesar itu mau diapakan sisanya? mau dilempar kemana sisanya, jangan sampai ke pasar becek yang bikin petani rugi,” ungkapnya.
